Jakarta -
Kemampuan matematika siswa-siswi Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara dalam survei
Programme for International
Study Assesment (PISA) di bawah Organization Economic Cooperation
and Development (OECD). Koalisi Pendidikan menganggap hasil survei bukan alasan
untuk menyelenggarakan ujian nasional (UN).
"Jangan sampai PISA ini buat ukuran kebijakan pemerintah. Nantinya yang dikejar hanya 3 nilai ini yaitu matematika, literasi, dan sains saja. Terbukti kan 3 pelajaran ini jadi pelajaran yang di-UN-kan. Jangan jadi alasan mengejar skor PISA kemudian anak-anak diforsir terus untuk nilai," ujar pegiat Koalisi Pendidikan, Jimmy saat jumpa pers di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV/D, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2013).
Menurutnya UN hanya membatasi anak untuk mengejar nilai akhir saja. Sementara aspek lain kurang didalami.
"Rezim tes di pendidikan ini harus dihilangkan. Soalnya si anak terus dipaksa untuk meraih nilai tinggi. Bagaimana nasib anak yang berbakat menyanyi? Olahraga?" imbuhnya.
Sementara pegiat Koalisi Pendidikan lain, Bambang Wisudo mengatakan survei tersebut hanya mengukur kemampuan siswa dalam dunia industri yang mengarah ke liberalisme.
"Kita harus melihat ini secara kritis, jangan dilihat mentah-mentah saja. Kita lihat pelajaran yang dinilai hanya matematika, literasi atau membaca, dan sains. Ini kan pelajaran yang hanya dibutuhkan dalam industri, jadi arahnya ke liberalisme," ujar Bambang.
Ia menganggap jika hasil studi PISA tersebut dijadikan pijakan kebijakan, maka yang terjadi adalah sistem pendidikan yang searah. Guru hanya mengajarkan kepada peserta didik apa yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Jangan sampai PISA ini buat ukuran kebijakan pemerintah. Nantinya yang dikejar hanya 3 nilai ini yaitu matematika, literasi, dan sains saja. Terbukti kan 3 pelajaran ini jadi pelajaran yang di-UN-kan. Jangan jadi alasan mengejar skor PISA kemudian anak-anak diforsir terus untuk nilai," ujar pegiat Koalisi Pendidikan, Jimmy saat jumpa pers di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV/D, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2013).
Menurutnya UN hanya membatasi anak untuk mengejar nilai akhir saja. Sementara aspek lain kurang didalami.
"Rezim tes di pendidikan ini harus dihilangkan. Soalnya si anak terus dipaksa untuk meraih nilai tinggi. Bagaimana nasib anak yang berbakat menyanyi? Olahraga?" imbuhnya.
Sementara pegiat Koalisi Pendidikan lain, Bambang Wisudo mengatakan survei tersebut hanya mengukur kemampuan siswa dalam dunia industri yang mengarah ke liberalisme.
"Kita harus melihat ini secara kritis, jangan dilihat mentah-mentah saja. Kita lihat pelajaran yang dinilai hanya matematika, literasi atau membaca, dan sains. Ini kan pelajaran yang hanya dibutuhkan dalam industri, jadi arahnya ke liberalisme," ujar Bambang.
Ia menganggap jika hasil studi PISA tersebut dijadikan pijakan kebijakan, maka yang terjadi adalah sistem pendidikan yang searah. Guru hanya mengajarkan kepada peserta didik apa yang sudah ditetapkan pemerintah.
"Karena tujuannya mengejar
nilai PISA ini,
jadi standard UN nantinya dipaksakan untuk sama dengan PISA. Hasilnya adalah
terlalu banyak tes sehingga anak akan mudah stres. Sementara pelajaran lain
yang tidak dinilai di PISA jadi diabaikan," imbuhnya.
Oleh karenanya Koalisi Pendidikan mendorong pemerintah untuk tidak menjadikan PISA sebagai landasan kebijakan. Pihaknya mengamati arah sistem pendidikan Indonesia terlalu menyesuaikan PISA.
"Kami lihat dari zaman kepemimpinan Bambang Sudibyo (mantan Menteri Pendidikan) sampai sekarang ini, semua berorientasi pada tes. Standard. Dan pelajaran yang diujikan tidak jauh-jauh dari matematika, bahasa, dan sains saja. Lalu bagaimana nasib anak-anak yang berpotensi di bidang seni dan olahraga?" pungkas praktisi pendidikan di Sekolah Tanpa Batas ini.
Sedangkan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga pegiat Koalisi Pendidikan, Lody F Paat juga menambahkan bahwa seharusnya Indonesia mencontoh Finlandia. Negara tersebut sukses menerapkan kearifan lokal negara tersebut.
"Di PISA pun Finlandia peringkat atas. Tapi negara itu justru menciptakan kurikulum yang berbasis pada kultur negara tersebut. Sehingga PISA bukan patokan. Indonesia pun seharusnya mampu mengembangkan sistem sendiri," tambah Lody.
Oleh karenanya Koalisi Pendidikan mendorong pemerintah untuk tidak menjadikan PISA sebagai landasan kebijakan. Pihaknya mengamati arah sistem pendidikan Indonesia terlalu menyesuaikan PISA.
"Kami lihat dari zaman kepemimpinan Bambang Sudibyo (mantan Menteri Pendidikan) sampai sekarang ini, semua berorientasi pada tes. Standard. Dan pelajaran yang diujikan tidak jauh-jauh dari matematika, bahasa, dan sains saja. Lalu bagaimana nasib anak-anak yang berpotensi di bidang seni dan olahraga?" pungkas praktisi pendidikan di Sekolah Tanpa Batas ini.
Sedangkan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga pegiat Koalisi Pendidikan, Lody F Paat juga menambahkan bahwa seharusnya Indonesia mencontoh Finlandia. Negara tersebut sukses menerapkan kearifan lokal negara tersebut.
"Di PISA pun Finlandia peringkat atas. Tapi negara itu justru menciptakan kurikulum yang berbasis pada kultur negara tersebut. Sehingga PISA bukan patokan. Indonesia pun seharusnya mampu mengembangkan sistem sendiri," tambah Lody.
sungguh miris..
BalasHapus